Meskipun di Indonesia belum terdapat museum hoaks, beberapa pihak termasuk pemerintah tidak tinggal diam menghadapi hoaks. Terdapat upaya mengidentifikasi hoaks dan sebarannya kemudian menyediakan klarifikasi, namun era informasi dan komunikasi digital membuat produksi dan sirkulasi hoaks jauh lebih kencang daripada upaya klarifikasi itu sendiri.
Pemerintah berupaya menapis hoaks melalui berbagai macam kampanye yang melibatkan banyak pihak. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah mendukung gerakan-gerakan yang bersifat literasi media dan digital yang pada dasarnya adalah ajakan untuk membuat dan menyebarkan konten positif. Diantaranya gerakan nasional TurnBackHoax, SiBerkreasi, IndonesiaBaik, InfoPublik dan lain sebagainya.
Gerakan semacam ini diperlukan tidak hanya untuk menapis hoaks, melainkan juga ujaran kebencian, perundungan dan persekusi daring, serta radikalisme di jagat maya.
Penggunaan media sosial menjadi isu sentral. Masyarakat Indonesia sangat menggemari interaksi sosial melalui Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter, belum lagi WhatsApp dan Telegram.
Data APJII tahun 2016 yang dilansir Liputan6.com, penetrasi pengguna internet Indonesia mencapai 132,7 juta dengan menunjukkan tiga media sosial terpopuler. Facebook menyedot 71,6 juta pengguna (54 persen), Instagram dengan 19,9 juta pengguna (15 persen) dan Youtube 14,5 juta (11 persen).
Media sosial menawarkan sirkulasi hoaks secara lebih mangkus dan sangkil karena ia hadir dalam genggaman setiap orang. Berdasarkan rilis KataData, penetrasi gawai ponsel pintar di Indonesia mencapai 65,2 juta perangkat di tahun 2016 dan diperkirakan mencapai 92 juta unit di tahun 2019.
Dengan distribusi jaringan telekomunikasi teknologi 4G yang hampir merata di seluruh penjuru Indonesia, maka dapat dipastikan penetrasi pengguna internet akan meningkat tajam dan potensi hiruk pikuk media sosial akan mencapai puncak pada tahun 2019.
Sekedar mengingatkan bahwa potensi lalu lintas informasi, termasuk hoaks, akan melonjak di tahun 2018 dengan adanya momentum pemilihan kepala daerah serentak. Lalu setahun kemudian, digelar ajang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.
Berkaca dari pengalaman Pilpres 2014, Dewan Pers mencatat sejarah kemunculan hoaks sudah mulai sejak pemilihan presiden tahun itu. Banyak berita yang diproduksi media arus utama dan juga media abal-abal sering kali tidak benar. Ketidakbenaran itu semakin tersebar dengan booming-nya media sosial. Akhirnya, hoaks berkelindan dengan politik melalui media sosial sebagai sarana yang paling sesuai untuk diseminasi berita bohong itu.
Kemesraan hoaks dan politik menemukan bentuk yang baru dalam ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 ketika dampak hoaks tidak berhenti pada media-media sosial, namun merasuk ke sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berita bohong tidak hanya membayangi ajang pemilihan kepala daerah itu, tetapi juga mampu menyentuh sisi emosional hingga batiniah para pemilih di Ibukota.
0 Response to "Kapan Hoax Bisa Disebut Membangun? - Lifestyle Liputan6.com"
Post a Comment