Pimpinan MPR Minta Polri Tak Tebang Pilih Usut Kasus Hoax dan ... - Okezone

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta kepolisian untuk tak tebang pilih dalam menangani kasus ujaran kebencian atau berita hoax, baik yang dilakukan perorangan ataupun dilakukan secara kelompok.

Hal ini agar kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya tidak dianggap memiliki kepentingan politik saat mengusut kasus-kasus seperti ini, apalagi ujaran kebencian itu menyeret pemerintah.

"Pemberantasan penyebaran hoax itu sekali lagi memang harus dilakukan secara betul-betul dibasiskan kepada hukum dan keadilan," jelas Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018).

Hidayat mengingatkan Polri jangan sampai hanya terlihat serius mengusut para pelaku yang menjelek-jelekan pemerintah. Sementara kasus ujaran kebencian ataupun kriminal lainnya yang menimpa kepada ulama dan tokoh partai politik di luar pemerintahan tak ditangani secara serius.

Jangan kalau kemudian dalam tanda kutip menyerang pemerintah kemudian dianggap sebagai, atau pengeritik pemerintah dianggap penyebar hoax," ungkap Hidayat.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan Polri tidak terseret pada kepentingan politik di tahun politik saat ini. Sebaiknya, lanjut Hidayat Polri fokus saja kepada penanganan para pelaku penyebar berita hoax dan fokus dengan tugasnya dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan negara.

"Karena polisi itu adalah penegak hukum bukan pengikut parpol maupun pengikut kepentingan politik apapun jadi polisi adalah alat negara sebagaimana TNI adalah alat negara jangan terseret seret kepentingan apapun di kubu manapun, itu lah keadilan," tuturnya.

Polri, lanjut Hidayat harus membuktikam kepada rakyat bahwa kinerjanya dalam menangani kasus penyebaran hoax atau ujaran kebencian betul-betul menegakkan azas keadilan.

"Buktikanlah secara hukum sehingga rakyat menjadi sangat jelas permasalahan politik yang mana sehingga kemudian akan menjadi di zaman serba politik ini kemudian masih ada hukum yang ditegakkan disana," pungkasnya.

(muf)

HALAMAN 2

Tweet