Soal #HoaxMembangun, Kepala Badan Siber Disarankan Minta Maaf - Detikcom (Siaran Pers)

Foto: Djoko Setiadi

Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengomentari pernyataan hoax membangun yang dilontarkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi. Menurutnya, tidak ada hoax yang membangun atau juga hoax positif.

"Bila meminjam terminologi Islam, tidak ada itu hoax dhalalah (buruk) atau hoax hasanah (baik). Semua hoax buruk alias semua hoax dhalalah. Atau tidak bisa menyamakan hoax membangun seperti teori Destructive Contructive-nya Joseph Schumpeter ahli ekonomi pembangunan terkenal. Beda jauh, semua hoax destruktif," kata Dahnil dalam keterangannya, Rabu (3/1/2018).

Ia menilai, Djoko tidak memahami makna kata hoax yang sebenarnya. Dia mengimbau agar Djoko segera meluruskan pernyataannya dan meminta maaf kepada publik atas pernyataan tersebut.

"Bagi Saya Kepala Badan Siber Nasional tidak memahami Apa itu Hoax. Hoax itu informasi sampah dan tidak ada yang Membangun, Hoax selalu menebar kesesatan dan kekacauan informasi. Jadi jangan sampai ketidakpahaman Kepala Siber Nasional tentang Hoax itu menjadi blunder," ujarnya.

Tak hanya itu, Dahnil juga melihat, dampak dari 'hoax membangun' dapat mengancam demokrasi di Indonesia. "Cara berpikir begini berbahaya sekali, dan mengancam Demokrasi kita sehingga pusat kebenaran ada ditangan penguasa (pemerintah) yang kemudian disebut hoax membangun. Ini berbahaya sekali," lanjutnya.

Dahnil menyarankan agar Djoko segera meluruskan pernyataannya dan meminta maaf kepada publik.

"Maka saran saya Kepala Siber Nasional meminta maaf kepada publik dan mengakui kekeliruan pemahaman dia tentang hoax, tidak perlu malu, jangan sampai 'merasa bener dalam ketersesatan pikir dengan istilah hoax membangun itu'," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan hal yang sama. Menurutnya, hoax sudah pasti merupakan berita bohong. Jadi tak ada sisi baik dari hoax. Pernyataan Djoko dipertanyakan.

"Tolong secepatnya direvisi, sehingga jangan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang menjerumuskan masyarakat ke dalam pemahaman yang salah," kata Andreas.
(yas/dnu)

HALAMAN 2

Tweet